Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 166
CEK FAKTA: TIDAK BENAR TAK ADA MEDIA YANG MEMBERITAKAN DEMONSTRASI
MENOLAK RUU OMNIBUS LAW
Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim tidak ada media yang memberitakan aksi
demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, pada 25
Agustus 2020. Klaim tersebut diunggah akun Facebook Dody Saputra , pada 25 Agustus 2020.
Unggahan tersebut berupa foto aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pada
unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut:
"Media mainstream mana mau publish berita ini, krn klu ruu omnibus law disahkan mereka akan
punya kekebalan untuk semena2 ke karyawannya.nah, mkn juga karyawannya dilarang buat
liput berita ttg aksi penolakan ruu omnibus law ini."
Benarkah tidak ada media yang memberitakan aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law
Cipta Kerja? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com .
Cek Fakta menelusuri klaim tidak ada media yang memberitakan aksi demonstrasi menolak RUU
Omnibus Law Cipta Kerja menggunakan Google Search dengan kata kunci 'aksi demonstrasi
menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja'.
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Ribuan Buruh Gelar Demo di 22 Provinsi Tolak
Omnibus Law dan PHK Massal" yang dimuat situs liputan6.com, pada 25 Agustus 2020.
Artikel yang dimuat situs liputan6.com menyebutkan, puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk
rasa yang dipusatkan di Menko Perekonomian dan DPR RI, Selasa (25/8/2020).
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak
dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama.
Penelusuran juga mengarah pada akun Youtube resmi Kompas TV yang memuat video siaran
langsung suasana demonstrasi buru menolak RUU Omnibus Law di Gedung DPR, pada 25
Agustus 2020.
Dengan judul dan keterangan sebagai berikut: "Situasi Demo Buruh Tolak RUU Cipta Kerja dan
PHK Massal di DPR" KOMPAS.TV - Buruh menggelar unjuk rasa, di depan Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta.
Terdapat dua tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini, yaitu menolak Omnibus Law, Cipta Kerja
Draft Pemerintah, serta menuntut agar PHK massal dampak pandemi Covid-19 dihentikan.
Sambil berjalan kaki, mereka menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja,
dan menuntut draft dari pemerintah untuk tidak disahkan, karena dianggap akan merugikan
kaum buruh dan pekerja pada umumnya.
Aksi kali ini digelar juga untuk mengapresiasi DPR RI, yang telah membentuk tim perumus
bersama 32 konfederasi dan federasi serikat pekerja.
Para buruh berharap agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.
Unjuk rasa tolak RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, juga terjadi di depan kantor dinas tenaga kerja
Sulawesi Selatan.
Gabungan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Selatan, menolak RUU Cipta
Kerja, Omnibus Law, karena dinilai merugikan para pekerja.
Selain itu, para buruh juga memprotes terjadinya darurat PHK, selama masa pandemi Covid-19.
165
