Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 189
Agus menjelaskan sebenarnya data 15,7 juta pekerja secara by name by addres yang menjadi
target program sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, masih ada beberapa yang harus dicari nomor rekeningnya. "Kami all out untuk
mendapatkan nomor rekning masing-masing pekerja, berkoordinasi dengan seluruh jajaran dan
memanfaatkan fasilitas digital. Hingga hari ini kami sudah bisa mengumpulkan 13,8 juta nomor
rekening," kata Agus saat rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu
(26/8).
Agus menjelaskan dari 13,8 juta rekening itu harus dilakukan validasi secara berlapis. Menurut
dia, lapis pertama adalah melakukan validasi kepada bank penerbit rekening.
"Ini tersebar di 127 bank di Indonesia. Dari 15,7 juta nasabah sudah tervalidasi 13,8 juta,"
ungkapnya.
Sisanya, kata Agus, sudah dikembalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja untuk
dilakukan perbaikan. Menurut Agus, data yang sudah valid itu kemudian dilakukan lagi penyisiran
untuk memastikan satu orang hanya memiliki satu rekening. Dia memastikan rekening bank
harus sama dengan nama pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Setelah kami lakukan penyisiran, hasilnya 10,8 juta yang sudah valid (satu nama satu
rekening)," jelasnya.
Agus mengatakan setelah valid, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data itu secara bertahap
kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal ini dilakukan dengan menerapkan
prinsip kehati-hatian, dan memudahkan Kemenaker melakukan re-checking atau monitoring dan
evaluasi untuk tahap berikutnya.
"Agar program ini benar-benar berjalan dengan baik dan tepat sasaran," katanya.
Pada 24 Agustus 2020 lalu, Agus sudah menyerahkan sekitar 2,5 juta data kepada Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Dalam rapat yang sama, Ida mengatakan bahwa rencananya launching penyerahan bantuan itu
akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Kamis 27 Agustus 2020. "Kami mempersiapkan
adminstrasi untuk proses transfer bantuan tahap pertama," ungkap Ida.
Seperti diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp 37.870.345.011.000 dengan target
15.725.232 pekerja. Para pekerja yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan Rp 600 ribu
per bulan dengan total Rp 2,4 juta selama empat bulan. Proses transfer dilakukan dua kali,
masing-masing Rp 1,2 juta.
Adapun persyaratan penerima bantuan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan
nomor induk kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial aktif di BPJS
Ketenagakerjaan.
(boy/jpnn).
188
