Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 186

Judul               Menaker: Susbidi Gaji Pekerja untuk Jawab Ketidakadilan
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qfo7yi428/menaker-susbidi-gaji-pekerja-
                                    untuk-jawab-ketidakadilan
                Jurnalis            Ratna Puspita
                Tanggal             2020-08-26 19:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Apakah program ini ada mengusik rasa ketidakadilan? Bisa
              jadi  iya.  Tapi  ini  program  juga  untuk  menjawab  ketidakadilan,  mereka  ini  kan  tidak  berhak
              mendapatkan batuan sosial karena tidak terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan
              Sosial)

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Pemerintah  akan  bekerja  keras  untuk  memastikan  bahwa
              negara hadir


              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menegaskan  bantuan    subsidi  gaji    untuk
              pekerja dilakukan untuk menjawab ketidakadilan. Ini khususnya bagi mereka yang berkurang
              pendapatannya, tetapi tidak berhak mendapatkan bantuan sosial lain karena masih berstatus
              bekerja.



              MENAKER: SUSBIDI GAJI PEKERJA UNTUK JAWAB KETIDAKADILAN

              JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bantuan  subsidi gaji
              untuk  pekerja  dilakukan  untuk  menjawab  ketidakadilan.  Ini  khususnya  bagi  mereka  yang
              berkurang pendapatannya, tetapi tidak berhak mendapatkan bantuan sosial lain karena masih
              berstatus bekerja.

              "Apakah program ini ada mengusik rasa ketidakadilan? Bisa jadi iya. Tapi ini program juga untuk
              menjawab ketidakadilan, mereka ini kan tidak berhak mendapatkan batuan sosial karena tidak
              terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata Ida dalam rapat kerja dengan
              Komisi IX DPR RI yang dilakukan di Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

              Menurut Ida, 15,7 juta pekerja yang ditargetkan mendapatkan subsidi haji itu memang masih
              berstatus sebagai karyawan. Namun, ia mengatakan, penghasilan mereka berkurang atau tidak
              mendapatkan gaji sebagai dampak Covid-19.
                                                           185
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191