Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 31

Judul               Menaker: Bantuan subsidi upah pekerja untuk jawab ketidakadilan
                Nama Media          elshinta.com
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         https://www.elshinta.com/news/213702/2020/08/27/menaker-
                                    bantuan-subsidi-upah-pekerja-untuk-jawab-ketidakadilan
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-08-27 06:38:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Apakah program ini ada mengusik rasa ketidakadilan? Bisa
              jadi  iya.  Tapi  ini  program  juga  untuk  menjawab  ketidakadilan,  mereka  ini  kan  tidak  berhak
              mendapatkan batuan sosial karena tidak terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan
              Sosial)

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Pemerintah  akan  bekerja  keras  untuk  memastikan  bahwa
              negara hadir


              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menegaskan  bahwa  bantuan  subsidi  upah
              untuk  pekerja  dilakukan  untuk  menjawab  ketidakadilan  bagi  mereka  yang  berkurang
              pendapatannya  tapi  tidak  berhak  mendapatkan  bantuan  sosial  lain  karena  masih  berstatus
              bekerja.



              MENAKER: BANTUAN SUBSIDI UPAH PEKERJA UNTUK JAWAB KETIDAKADILAN

              - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa bantuan subsidi upah
              untuk  pekerja  dilakukan  untuk  menjawab  ketidakadilan  bagi  mereka  yang  berkurang
              pendapatannya  tapi  tidak  berhak  mendapatkan  bantuan  sosial  lain  karena  masih  berstatus
              bekerja.

              "Apakah program ini ada mengusik rasa ketidakadilan? Bisa jadi iya. Tapi ini program juga untuk
              menjawab ketidakadilan, mereka ini kan tidak berhak mendapatkan batuan sosial karena tidak
              terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," tegas Menaker Ida dalam rapat
              kerja dengan Komisi IX DPR RI yang dilakukan di Senayan, Jakarta, Rabu (26/7).

              Menurut Menaker Ida, 15,7 juta pekerja yang ditargetkan mendapatkan subsidi upah itu memang
              masih  berstatus  sebagai  karyawan  tapi  penghasilan  mereka  berkurang  atau  bahkan  tidak
              mendapatkan gaji sebagai dampak COVD-19.
                                                           30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36