Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 364
Judul Jokowi Klaim Omnibus Law akan Dorong Kecepatan Kerja dan Inovasi
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1379587/jokowi-klaim-omnibus-law-
akan-dorong-kecepatan-kerja-dan-inovasi
Jurnalis Dewi Nurita
Tanggal 2020-08-26 11:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Jokowi (Presiden) Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus
law. Satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak, sehingga antar UU bisa
selaras memberikan kepastian hukum, mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel
serta bebas korupsi
Ringkasan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal RUU omnibus law saat memberikan
sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu, 26 Agustus 2020. Jokowi
mengklaim omnibus law merupakan bagian dari upaya pembenahan regulasi untuk menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien serta akuntabel dan bebas korupsi.
JOKOWI KLAIM OMNIBUS LAW AKAN DORONG KECEPATAN KERJA DAN INOVASI
Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal RUU omnibus law saat
memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu, 26 Agustus 2020.
Jokowi mengklaim omnibus law merupakan bagian dari upaya pembenahan regulasi untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien serta akuntabel dan
bebas korupsi.
"Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus law. Satu UU yang
mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak, sehingga antar UU bisa selaras memberikan
kepastian hukum, mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi,"
ujar Jokowi, Rabu, 26 Agustus 2020.
RUU omnibus law, kata Jokowi, merupakan solusi menyelesaikan masalah regulasi yang tumpang
tindih, berbelit-belit, dan tidak sinkron selama ini.
Sementara itu, hingga kemarin, ratusan mahasiswa dan buruh menyuarakan penolakan terhadap
Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Aksi digelar di depan gedung DPR dan kantor Kementerian
363
