Page 361 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

"Kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, juga menyangkut tenaga
kerja yang mengalami PHK maupun tidak, dapat dilakukan secara cepat dan tepat," kata Puan
Maharani, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada masa
pandemi Covid-19 yang membawa dampak luas.

Karena itu, Puan menyebut pemerintah harus mampu menyusun serta melaksanakan kebijakan
yang adil dan berkeperimanusiaan untuk seluruh rakyat.

"Pelaksanaan transfer subsidi gaji ke rekening pekerja diharapkan dapat dilakukan cepat dan
tepat agar dampak pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan para pekerja mandiri bergaji di bawah
Rp5 juta," ujar Puan.

"Pemerintah juga mesti memperhatikan dan mencari solusi yang berperikemanusiaan bagi para
pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi
gaji kepada pekerja.

BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah non Pegawai Negeri
Sipil dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta.

Selain syarat gaji di bawah Rp 5 juta, pekerja calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Subsidi upah yang diberikan tersebut sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp
2,4 juta.

Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan atau setiap pembayaran sebesar Rp 1,2 juta.

Semula direncanakan BLT mulai disalurkan pada 25 Agustus 2020, tapi Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyatakan pencairan ditunda karena masih perlu finalisasi data calon penerima..

360