Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 386
Menurut Menaker hingga kini Kemnaker belum mentransfer dana program subsidi upah karena
pihaknya memastikan terlebih dahulu bahwa data calon penerima subsidi upah sudah tervalidasi
dan terverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh
BPJS Ketenagakerjaan, maka kami chek list, lalu kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung
dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya dibatalkan," kata Ida.
Non-ASN Juga Dapat Bantuan Rp 600 Ribu, Begini Alasan Menaker Pihaknya mendorong pekerja
yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera
menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempatnya bekerja. Menaker berharap BPJS
Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk mendorong perusahaan menyerahkan
nomor rekening pekerjanya.
Menaker meminta perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, segera
menyerahkan. Pasalnya, perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan
diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik. Subsidi
upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS
Ketenagakerjaan pada tahun 2020.
Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan; dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang
dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan..
385
