Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Hal ini dikatakan politisi Fraksi PAN tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi
IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, yang
membahas data 15.7 juta pekerja penerima bantuan tersebut.

"Ada pekerja mandiri yang mendaftar secara sukarela, mereka bagaimana mendapatkan
rekeningnya? Jangan-jangan ini kerjanya jumlah sangat besar nggak mau repot udah ke
perusahaan-perusahaan, seribu orang, dua ribu orang, lebih gampang ngumpulinnya ," ungkap
Saleh Partaonan Daulay di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(26/8/2020).

Menanggapi hal ini, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, tidak ingin masuk ke dalam
perdebatan, karena penentuan siapa yang dapat subsidi dan tidak adalah bukan keputusannya,
melainkan pemerintah pusat. Dirinya hanya menyebutkan, pihaknya fokus atau sedang
konsentrasi melakukan validasi data pekerja penerima bantuan, agar satu NIK, satu nomor
peserta, dan satu rekening.

"Hingga kemarin, jumlah rekening yang terkumpul sebanyak 13.8 juta nomor rekening, sehingga
ada 1.9 juta pekerja yang belum mengirimkan nomor rekening. Dari nomor rekening tersebut
13.8 juta tidak serta merta bisa mendapatkan bantuan ini tetapi kami harus melakukan validasi,"
kata Agus Susanto.

RDP tersebut juga membahas evaluasi aturan hukum BPJS Ketenagakerjaan, membantu peserta
BPJS Ketenagakerjaan dalam Pandemi Covid-19, monitoring dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan
pasca terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) massal akibat Pandemi.

Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi IX DPR RI menyoroti kurangnya data pekerja penerima
bantuan subsidi upah dari Pemerintah. Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ketut Kariyasa
Adnyana dari Fraksi PDI Perjuangan, juga menyinggung keterlambatan proses pencairan ke
pekerja.

Dua hal ini menjadi pertanyaan serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI
dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto,
membahas Program Subsidi Pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan bagi
15.7 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.

"Banyak juga data yang diterima rapat kemarin, banyak juga yang tidak terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan, bagaimana untuk menyiasati yang saya sebutkan keadilan bergotong royong
itu orang-orang yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Ketut Kariyasa Adnyana
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Menanggapi hal ini, Menaker Ida Fauziah menyebutkan, penundaan transfer pencairan
Rp600.000 karena kendala administrasi di KPA yang butuh proses 4 (empat) hari. Sedangkan
mengenai data pekerja, menurut Ida, semua data 15.7 juta pekerja penerima bantuan adalah
berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Ditunda pencairannya, sebenarnya sejak awal itu launching, tapi proses administrasi harus
jalan. Validasi data harus dilakukan dengan baik. Cek juga harus dilakukan dengan baik, dan itu
secara juknis ada spare waktu yang diberikan untuk KPA mengecek sebelum menyairkan itu.
Jadi, setelah dari BPJS, kita ada waktu empat hari untuk melihat kesesuaian data," kata Ida
Fauziah.
Dalam Raker tersebut, turut dibaha evaluasi aturan hukum BPJS Ketenagakerjaan membantu
peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam Pandemi Covid-19, monitoring dan evaluasi BPJS
Ketenagakerjaan pasca terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) massal akibat Pandemi, serta
optimalisasi Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan (RKAT) Badan pada masa Pandemi Covid-19
dan New Normal..
475