Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 478
Sebab, kata dia, awalnya pemerintah berjanji akan mencabut klaster ketenagakerjaan ini, lalu
menyatakan akan menunda membahas, dan sekarang malah ingin mendahulukan
pembahasannya.
"Kami ingin isi RUU Omnibus Law ini dapat melindungi hak-hak pekerja sebagaimana yang sudah
diatur dalam UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan," kata Mulyanto, Rabu (26/8/2020).
"Isi ketentuan UU kami anggap sudah cukup adil mengakomodasi kepentingan pihak terkait. UU
ini sudah 25 kali dikaji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi," tambahnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VII DPR RI ini melihat, pemerintah gamang menyikapi dinamika
aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik yang mewakili kepentingan para pekerja maupun
kepentingan pengusaha.
Dimana, lanjut dia, terkesan jika tekanan dari kalangan pekerja menguat, pemerintah langsung
menyatakan akan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja tersebut. Tapi
jika tekanan dari kalangan pengusaha menguat maka klaster itu kembali diajukan untuk dibahas.
"PKS meminta kepada teman-teman serikat pekerja harus terus mencermati secara seksama
dinamika pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini. Pembahasan ini harus
terus dikawal dan dipelototi," pungkasnya..
477
