Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 86
GAK LAPOR DATA PEKERJA GAJI DI BAWAH RP5 JUTA, PERUSAHAAN KENA
SANKSI!
Jakarta, IDN Times - Pemerintah meluncurkan subsidi gaji Rp600 ribu setiap empat bulan
kepada karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta hari ini, Kamis (27/8). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan agar segera menyerahkan data
pekerjanya.
"Perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi
administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik," kata dia.
Dia juga berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk mendorong
perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerjanya supaya segera menyerahkan.
Hal itu karena masih terdapat dua juta data nomor rekening yang belum masuk.
1. Baru 10,8 juta data rekening yang divalidasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di suku anak
dalam oleh Kemensos (Dok. IDN Times/Kemensos) Dalam Rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu
(26/8/2020), Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menuturkan dari 15,7 karyawan yang
ditargetkan menerima penyaluran, sebanyak 13,8 sudah memiliki data lengkap beserta nomor
rekening.
Namun dari angka itu, baru 10,8 juta yang rekeningnya sudah divalidasi. Adapun data yang
diserahkan ke Kemenaker 2,5 juta rekening.
Menurut Ida, hingga kini, Kemenaker belum mentransfer dana program subsidi upah karena
pihaknya mau memastikan terlebih dahulu bahwa data calon penerima subsidi upah sudah
tervalidasi dan terverifikasi.
"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami chek list, lalu
kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya
dibatalkan," ujarnya.
Dia mengatakan pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS
Ketenagakerjaan harus segera memberikan.
3. Berikut persyaratan bagi penerima subsidi Adapun pekerja atau buruh yang mendapat subsidi
harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai
peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan
dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang
dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu prakerja dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," ujarnya.
4. Berikut mekanisme penyaluran BLT Ilustrasi Kerja Sama Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)
Dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana
dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN
yang terhimpun dalam Himbara.
Namun pemerintah juga memiliki dana cadangan sebesar Rp128,78 miliar dalam anggaran
program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji yang senilai Rp37,8 triliun.
85
