Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 195
menuntut agar menindak tegas pengusaha nakal yang melanggar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Berita terkait Sabar, Pencairan THR Jakarta Masih Tunggu Regulasi Pusat Pemerintah Buat 5
Program Untuk Dorong Konsumsi, Salah Satunya Mewajibkan Perusahaan Memberikan THR
Lebaran Pembayaran THR Lebaran Jangan Dicicil Lagi Dorongan itu disampaikan Koordinator
Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah.
Pemerintah telah menegaskan perusahaan swasta wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) secara penuh pada tahun 2021 ini.
Hal ini dilakukan lantaran pemerintah sebelumnya sudah memberikan berbagai stimulus bagi
dunia usaha untuk tetap bisa bertahan selama masa pandemi Covid-19.
"Pemerintah mewajibkan teman-teman dari perusahaan, dunia swasta membayarkan secara
penuh THR untuk karyawannya di Ramadhan tahun ini," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat
Tahun 2021.
Salah satu insentif yang diberikan kepada pengusaha yakni Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) ditanggung pemerintah untuk mobil baru. Diskon pajak tersebut dinilai berhasil
mengerek penjualan mobil hingga 143 persen di Maret 2021 dibandingkan bulan sebelumnya.
Selain itu, ada juga insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk properti
atau perumahan. Stimulus ini menaikkan penjualan rumah pada Maret 2021 dibandingkan bulan
sebelumnya.
Insentif lainnya juga diberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit hingga penjaminan kredit.
Insentif yang diberikan tersebut diberikan oleh pemerintah salah satunya agar para pengusaha
tetap mampu membayarkan THR pada karyawannya.
Selama pandemi berbagai insentif sudah diberikan ke berbagai sektor, yang intinya pada saat
Ramadhan ini, begitu sudah diberikan pemerintah mewajibkan perusahaan membayarkan secara
penuh THR untuk karyawannya.
Dengan demikian, Hilman Firmansyah mengatakan, pengawas ketenagaakerjaan harus pro aktif
melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk memastikan apakah
perusahaan membayar penuh THR atau tidak.
"Kalau ada perusahaan yang melanggar harus ditindak sesuai hukum," ujar dia.
Pihaknya juga mendesak pengusaha menjalankan mekanisme pembayaran secara penuh THR
2021 sesuai UU Ketenagakerjaan.
Sabar, Pencairan THR Jakarta Masih Tunggu Regulasi Pusat Buruh juga harus memastikan
bahwa haknya terpenuhi, dan melaporkan kepada instansi terkait apabila THR dicicil atau
bertahap pembayarannya.
"Terakhir, bentuk pengawasan harus diperketat mulai dari dinas tenaga kerja, suku dinas tenaga
kerja dalam pelaksanaannya serta memastikan THR 2021 dibayarkan secara penuh oleh
perusahaan terhadap buruh," demikian Hilman Firmansyah.
EDITOR: RUSLAN TAMBAKTag: THR BURUH PERUSAHAAN DINAS TENAGA KERJA .
194
