Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

PEMPROV DKI MINTA THR DIBAYAR TEPAT WAKTU DAN SESUAI ATURAN

Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kepada para pengusaha atau pemimpin
perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran kepada karyawannya tepat
waktu. THR merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawan yang harus dipenuhi.

"Kewajiban bagi semua untuk memberikan THR pada waktunya, segera diberikan hak pada
karyawan buruh semuanya yang memiliki hak," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza
Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Menurut Riza, mekanisme pembayaraan THR dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan berlaku. Termasuk jika ada ketentuan yang disesuai dengan pandemi Covid-19. "Kami
sangat yakin, para pemimpin, pengusaha juga memberikan hak bagi karyawannya, buruhnya
dan sebagainya. Mekanisme (pembayarannya) diatur sesuai dengan ketentuan," tandas Riza.

Secara terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta,
Andri Yansyah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih menunggu keputusan resmi
dari pemerintah pusat terkait pembayaran THR Lebaran 2021. Jika keputusan dari Pemerintah
Pusat sudah ada, kata Andri, akan segera disosialisasikan kepada para pihak khususnya asosiasi
pekerja dan pengusaha.

"Kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah ada
ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan menyosialisasikan hal tersebut baik
kepada asosiasi maupun kepada federasi. Jadi, kami dari provinsi akan menunggu kebijakan
pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja," ujar Andri saat dihubungi di Jakarta,
Jumat (9/4/2021).

Andri mengakui saat ini juga pihaknya terus melakukan diskusi dengan berbagai asosiasi baik
pekerja maupun pengusaha. Dari pihak pengusaha, kata dia, minta ada keringanan soal
pembayaran THR karena beberapa sektor perusahaan masih belum stabil akibat terdampak
pandemi Covid-19.

"Kalau umpamanya masukan usulan dari serikat menyebutkan THR dibayar full. Kalau dari
asosiasi seperti kemarin karena memang beralasan kondisi Covid masih belum berakhir. Jadi
kalau usulan boleh-boleh saja," ungkap dia.
Lebih lanjut, Andri mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat
soal pembayaran THR lebaran. Termasuk, tutur dia, sanksi jika pengaturan pembayaran THR
dilanggar.

"Nanti keputusan itu pasti ada aturan terkait masalah pengawasan dan sanksi, apabila ketentuan
itu tidak dipenuhi atau dilanggar, tunggu saja. Ketentuannya saja belum ada," pungkas Andri.

Sumber: BeritaSatu.com.

196