Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 276
Judul Soal Pembayaran THR Lebaran, DKI Tunggu Keputusan Pusat
Nama Media republika.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qraaxw484/soal-pembayaran-thr-
lebaran-dki-tunggu-keputusan-pusat
Jurnalis Erik Purnama Putra
Tanggal 2021-04-09 13:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI
Jakarta) Kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah ada
ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan mensosialisasikan hal tersebut baik
kepada asosiasi maupun kepada federasi
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI
Jakarta) Nanti keputusan itu pasti ada aturan terkait masalah pengawasan dan sanksi, apabila
ketentuan itu tidak dipenuhi atau dilanggar, tunggu saja. Ketentuannya saja belum ada
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI
Jakarta) Kalau umpamanya masukan usulan dari serikat menyebutkan THR dibayar full. Kalau
dari asosiasi seperti kemarin karena memang beralasan kondisi Covid masih belum berakhir. Jadi
kalau usulan boleh-boleh saja. Kami dari provinsi akan menunggu kebijakan pemerintah pusat,
dalam hal ini Kemenaker
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Terkait
dengan d emand side itu perlu dilanjutkan. Tadi dalam rapat disampaikan bahwa salah satu
untuk mendorong konsumen menjelang lebaran adalah pemberian THR kepada karyawan. Nah
ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberi THR karena berbagai
kegiatan (insentif) sudah diberikan
Ringkasan
JAKARTA --keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pembayaran tunjangan hari raya
(THR) Lebaran 2021. Andri menyebut, jika keputusan itu telah dikeluarkan, segera disampaikan
kepada asosiasi pengusaha.
275