Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 8
"Aksi ini akan dilakukan secara aksi lapangan dan virtual. Untuk aksi lapangan akan diikuti kurang
lebih 10.000 buruh di seluruh Indonesia, yaitu di 1.000 pabrik atau perusahaan, 20 provinsi dan
150 kabupaten/kota," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (11/4).
Setidaknya ada empat tuntutan dalam aksi unjuk rasa ini, meminta Mahkamah Konstitusi
membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
khususnya klaster ketenagakerjaan, meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
tetap diberlakukan, menolak pembayaran THR dilakukan dengan cara dicicil, buruh juga meminta
agar Kejaksaan Agung menuntaskan persoalan dugaan korupsi yang terkait dengan BPJS
Ketenagakerjaan "Jangan berdalih nanti hasil akhirnya deponering dengan alasan bisnis, kami
menolak sikap itu dan harus diusut tuntas, ditetapkan tersangkanya," tegas Said.
Adapun, aksi yang dilakukan di lapangan ini yakni dengan metode adanya perwakilan buruh di
berbagai tempat di 20 provinsi. Menurut Said, akan ada perwakilan buruh yang berada di gedung
Mahkamah Konstitusi, dilakukan di kantor gubernur dan kantor bupati/walikota dan dilakukan di
depan pabrik/perusahaan.
Said pun memastikan, aksi unjuk rasa dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang
ditetapkan pemerintah. Mulai dari melakukan rapid antigen, menggunakan masker, menjaga
jarak serta membawa hand sanitizer.
"Ini adalah peringatan awal, kalau itu tidak didengar oleh pemerintah, aksi tanggal 12 April yang
diikuti 10.000 buruh, 1.000-an pabrik/perusahaan, 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota, ini akan
meluas, akan diperluas aksinya karena bagi buruh tekanannya sudah cukup keras," pungkas
Said.
7
