Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 83
"Aksi ini akan dilakukan secara aksi lapangan dan virtual, untuk aksi lapangan akan diikuti kurang
lebih 10.000 buruh di seluruh Indonesia, yaitu di 1.000 pabrik atau perusahaan, 20 provinsi dan
150 kabupaten/kota," ujar Said dalam konferensi pers, Minggu (11/4).
Isu yang diangkat dalam aksi tersebut yakni pertama meminta Mahkamah Konstitusi (MK)
membatalkan/mencabut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya
klaster ketenagakerjaan.
Kedua, meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan. Ketiga,
menolak pembayaran THR dilakukan dengan cara dicicil. Tak hanya itu, buruh juga meminta
agar Kejaksaan Agung menuntaskan persoalan dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
"Jangan berdalih nanti hasil akhirnya dengan alasan bisnis, kami menolak sikap itu dan harus
diusut tuntas, ditetapkan tersangkanya," ujarnya.
Adapun, aksi yang dilakukan di lapangan ini yakni dengan metode adanya perwakilan buruh di
berbagai tempat di 20 provinsi. Menurutnya akan ada perwakilan buruh yang berada di gedung
Mahkamah Konstitusi, dilakukan di kantor gubernur dan kantor bupati/walikota dan dilakukan di
depan pabrik/perusahaan.
Said pun memastikan aksi dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan,
melakukan rapid antigen, menggunakan masker, menjaga jarak serta membawa. "Ini adalah
peringatan awal, kalau itu tidak didengar oleh pemerintah, aksi tanggal 12 April yang diikuti
10.000 buruh, 1.000-an pabrik/perusahaan, 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota, ini akan
meluas, akan diperluas aksinya karena bagi buruh tekanannya sudah cukup keras," ujar Said.
82
