Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Haiyani Rumondang meminta kadisnaker untuk memberikan informasi real time atas
pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran THR 2021. "Kami berharap bantuan
bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan THR
dengan sebaik-baiknya," katanya.

KADISNAKER DIMINTA BER INFORMASI REAL TIME

Terkait THR 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya (THR). Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Haiyani Rumondang meminta kadisnaker untuk memberikan informasi real time atas
pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran THR 2021.

"Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," katanya.

Haiyani Rumondang berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara
pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja. "Kami sangat berharap kepada daerah melalui
pengawas ketenagakerjaan untuk dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai
dengan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi
pengenaan sanksi administrasi," ujar Haiyani.

Semantara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan pertemuan dengan kadisnaer
dilakukan untuk mengevaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.

Rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis (20/5/5/2021)
diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tahap berikutnya
pada Kamis (20/5/ 2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.
Menurutnya, langkahnya mengumpulkan seluruh Kadisnaker merupakan wujud keseriusan
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang diterima Posko THR
Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.

"Kami harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar tentang
tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Sekjen Anwar Sanusi saat membuka rapat
koordinasi secara virtual dengan para Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan Pengawas
Ketenagakerjaan seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (20/5).
Anwar Sanusi menegaskan dalam Rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan
informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya. Dia
meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauh mana
perkembangan penanganannya," katanya.

Anwar Sanusi menambahkan fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. Langkah-langkah penegakan hukum oleh
pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian

11