Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 13
nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir.
"Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021. " katanya.
Anwar Sanusi mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol pada 2021 yakni
THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar
tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak
dibayar karena masih terdampak Covid-19.
Anwar Sanusi mengungkapkan, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan
Kemnaker hingga Selasa (18/5) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR
Kemnaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan
merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan,
dan repetisi yang melakukan pengaduan.
"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya. Dia juga memberikan apresiasi kepada
daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan penanganan ketidakpatuhan secara cepat.
"Sehingga hak pekerja dapat terpenuhi," katanya. (jpnn)
12
