Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Kabid Pengawasan, dan Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis
(20/5/2021).
Rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis (20/5/5/2021)
diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tahap berikutnya
pada Kamis (20/5/2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.

Ditegaskan Sekjen Anwar Sanusi, dalam Rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat
menyampaikan informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan
hambatannya. Sekjen meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan
kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana
perkembangan penanganannya,” katanya.

Anwar Sanusi menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. “Langkah-langkah penegakan hukum oleh
pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian
nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir,”
katanya.

Anwar Sanusi mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021
yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR
dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR
tidak dibayar karena masih terdampak COVID-19.

Anwar Sanusi mengungkapkan, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan
Kemnaker hingga Selasa (18/5/2021) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR
Kemnaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan
merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan,
dan repetisi yang melakukan pengaduan.

“Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya,” katanya.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan
penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat sehingga hak pekerja dapat terpenuhi,” katanya.

Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker untuk dapat
memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran
THR tahun 2021.

“Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Haiyani Rumondang berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara
pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

“Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dengan
melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,”
katanya.

17