Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 120
Saat ini Kemnaker tengah memasuki fase penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak
mematuhi ketentuan THR. "Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas
ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota
pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir,"
ujarnya.
Berdasarkan laporan, terdapat lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021,
yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20-50 persen), THR
dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji, dan
THR tidak dibayar karena perusahaan masih terdampak Covid-19.
Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga Selasa, 18 Mei 2021 merilis ada 1.860 laporan terkait
THR yang masuk dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. Sebanyak 1.150
pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.
"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami
periksa kelengkapan datanya," kata Anwar.
Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang meminta Kadisnaker untuk dapat
memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran
THR tahun 2021. "Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksanakan tugas
pengawasan terhadap pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Haiyani berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara pemerintah
pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja. "Kami sangat berharap kepada daerah melalui
pengawas ketenagakerjaan untuk dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai
dengan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi
pengenaan sanksi administrasi," katanya.(.
119
