Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

berkonsultasi, atau melakukan aduan terkait THR agar segera melaporkan kepada Posko THR
Kemnaker," kata Ida melalui siaran pers, Kamis (20/5/2021).
Ida mengungkapkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan hingga Selasa (18/5/2021),
ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker dengan perincian 710
konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

Adapun, sebanyak 1.150 pengaduan tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan
melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya.

Setelah menerima aduan, sambungnya, Kemenaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan
melakukan pemeriksaan. Pada tahap berikutnya akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2
kali dengan jangka waktu paling lama 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan
rekomendasi pengenaan sanksi.

Terdapat 5 topik konsultasi yang diadukan ke Posko THR 2021, antara lain; THR bagi pekerja
yang mengundurkan diri; THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya; THR bagi pekerja
yang dirumahkan; perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi
dan kelima; dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan, seperti ojek daring.

Untuk pengaduan juga ada 5 isu yang dilaporkan, yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan,
THR dibayarkan 20- 50 persen, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji; THR tidak
dibayarkan 1 bulan gaji; dan THR tidak dibayar karena Covid-19.

"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap
memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker
daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan,
dan merumuskan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan," ujarnya.

Menindaklajuti hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menambahkan
Kemnaker telah berkoordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker)
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) secara
virtual.

Rapat koordinasi itu dilalukan secara rutin untuk melakukan evaluasi bersama penanganan
pengaduan THR di pusat dan daerah serta merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi
sanksi terhadap pelanggaran pembayaran THR.

121