Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Dia mengharapkan para Kadisnaker dapat menyampaikan informasi terkait permasalahan
pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya. Sekjen meminta agar penyelesaian
permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.

"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana
perkembangan penanganannya," ujar Anwar.

Dia menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. "Langkah-langkah penegakan hukum oleh
pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian
nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir,"
imbuhnya.

Anwar menyebutkan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol pada tahun ini, yakni
THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20-50 persen), THR dibayar
tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak
dibayar karena masih terdampak Covid-19.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga
Selasa (18/5/2021), ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker, dengan
rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. Sebanyak 1.150 pengaduan merupakan
hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi
yang melakukan pengaduan.

"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan
melakukan penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat sehingga hak pekerja dapat terpenuhi.

Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker untuk dapat
memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran
THR tahun 2021.
"Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Haiyani berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara pemerintah
pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

"Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dengan
melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,"
tuturnya.

169