Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 172
Dia meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana
perkembangan penanganannya," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR.
Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir.
"Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021. " katanya.
Anwar Sanusi mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol pada 2021 yakni
THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar
tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak
dibayar karena masih terdampak Covid-19.
Anwar Sanusi mengungkapkan, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan
Kemnaker hingga Selasa (18/5) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR
Kemnaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan
merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan,
dan repetisi yang melakukan pengaduan.
"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan
penanganan ketidakpatuhan secara cepat.
"Sehingga hak pekerja dapat terpenuhi," katanya.
Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker untuk dapat
memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran
THR tahun 2021.
"Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," katanya.
Haiyani Rumondang berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara
pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja. "Kami sangat berharap kepada daerah melalui
pengawas ketenagakerjaan untuk dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai
dengan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi
pengenaan sanksi administrasi," ujar Haiyani. (jpnn)
171
