Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi menjelaskan, seluruh Kadisnaker
dikumpukan untuk melakukan evaluasi tindaklanjut penanganan pengaduan oleh daerah. Dalam
pertemuan itu juga dibahas rumusan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi yang akan
dijatuhkan kepada para pengusaha.

"Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021. Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara
baik dan benar tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Anwar Sanusi saat
membuka rapat koordinasi secara virtual dengan para Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan
Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis (20/5/5/2021)
diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tahap berikutnya
pada Kamis (20/5/2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.

Ditegaskan Anwar Sanusi, dalam rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan
informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya.
Sekjen meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana
perkembangan penanganannya," katanya.

Anwar Sanusi menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR.

"Langkah-langkah penegakkan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi
pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir, " katanya.
Anwar Sanusi mengatakan, lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021
yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR
dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR
tidak dibayar karena masih terdampak Covid-19.
Anwar Sanusi mengungkapkan, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan
Kemnaker hingga Selasa (18/5/2021) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR
Kemnaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan
merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan,
dan repetisi yang melakukan pengaduan.

196