Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Secara rinci Zainudin menjelaskan bahwa dengan iuran sebesar Rp370 ribu, PMI akan
mendapatkan perlindungan selama 31 bulan.
Pengobatan tanpa batas biaya bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja, penggantian biaya
gagal berangkat atau gagal ditempatkan sebesar masing-masing Rp7,5 juta dan juga santunan
meninggal dunia sebesar Rp85 juta.

Selanjutnya Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, negara bertanggung jawab penuh
untuk memastikan setiap warga negaranya dalam keadaan sehat karena keselamatan setiap
warga negara adalah hukum tertinggi yang harus menjadi fokus setiap lembaga negara.

“Gugus tugas, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI memiliki tugas
masing-masing. Nah, tugas-tugas yang menjadi mandat undang-undang ini tidak mungkin
terlaksana jika dalam menangani PMI hanya dilakukan secara parsial, sehingga sinergi kolaborasi
ini menjadi penting," ujarnya.

PMI yang dikarantina terpusat di Wisma Atlet Pademangan akan dipastikan sehat sebelum
kembali ke daerahnya. Apabila ada yang ditemukan positif Covid-19 maka akan dirujuk dan
ditangani secara khusus.

Dan untuk PMI dengan hasil tes negatif tetap harus menjalani protokol kesehatan sesuai
ketentuan. Fasilitas yang diberikan selama karantina antara lain kamar ruangan dengan standar
hotel bintang 3, makan 3 kali sehari, pemeriksaan kesehatan di klinik dan penanganan khusus
bagi PMI yang memiliki penyakit khusus. Seluruh fasilitas diberikan tanpa dikenakan biaya
apapun.

Menurut data BPJAMSOSTEK, secara nasional jumlah PMI yang aktif terdaftar adalah sebanyak
335.542 orang terhitung sampai dengan 30 April 2021, sedangkan untuk jumlah pengajuan klaim
PMI hingga 30 April 2021 adalah sebanyak 682 kasus dengan total nominal mencapai Rp23
miliar.
Menutup kunjungan bersama tersebut Zainudin berharap, kolaborasi yang baik ini dapat terus
berlanjut sehingga seluruh Pekerja Migran Indonesia dapat merasakan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan.

“Ini bagian dari pelayanan kami kepada peserta, semuanya merupakan wujud negara hadir
memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tugas kami sebagai institusi yang
diberi mandat mewakili negara untuk melindungi semua pekerja, termasuk pekerja migran,"
tutup Zainudin.

204