Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 96
Menurut Anwar Sanusi langkahnya mengumpulkan seluruh Kadisnaker merupakan wujud
keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang diterima
Posko THR Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.
Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021.
"Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar tentang
tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Sekjen Anwar Sanusi saat membuka Rapat
koordinasi dengan para Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan Pengawas Ketenagakerjaan seluruh
Indonesia dilakukan secara virtual dari Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Rakor dibagi dalam dua tahap yakni pada pagi hari, diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di
wilayah Indonesia Timur dan Tengah dan tahap berikutnya siang hari yang dihadiri oleh 18
Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.
Ditegaskan Sekjen Anwar Sanusi, dalam Rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat
menyampaikan informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan
hambatannya.
Sekjen meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauh mana
perkembangan penanganannya," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. Ada lima permasalahan pelaksanaan THR yang
menonjol tahun 2021 yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20-
50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan
gaji, dan THR tidak dibayar karena masih terdampak COVID-19.
"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir," katanya.
95
