Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 238
Kordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat penegak hukum lain
di masa PPKM darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangssungan
usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP dalam waktu
bersamaan saat pelaksanaan PPKM darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang
kondusif bagi keberlangsung usaha.
MENAKER INSTRUKSIKAN PENGAWAS DAN MEDIATOR KETENAGAKERJAAN
KORDINASI DENGAN SATGAS COVID-19
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkordinasi bersama tim Satgas pencegahan COVID-19 dalam
mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
khususnya untuk perlindungan hak pekerja.
Kordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat penegak hukum lain
di masa PPKM darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangssungan
usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP dalam waktu
bersamaan saat pelaksanaan PPKM darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang
kondusif bagi keberlangsung usaha.
“Kita tak ingin PPKM darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Karenanya diperlukan kordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain, “
kata saat memberikan arahan dalam Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) Pemberlakuan
Pembatasan (PPKM) darurat dan Antisipasi dampaknya di bidang Ketenagakerjaan dengan
Kadisnaker se-Jawa dan Bali secara virtual di Jakarta, Jum’at (9/7/2021).
Ida Fauziyah menjelaskan meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan
penegakan pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan
kordinasi dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM
darurat.
“Kordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisir dengan baik, “ ujar Menaker Ida.
Ida Fauziyah menambahkan langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan, yakni pertama tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di tempat kerja. “Saya
Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif,
“ katanya.
Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non justicial. Hal ini
merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk kepatuhan PPKM
darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu
tertentu.
“Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), “ katanya.
237
