Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 314
Menurut Airlangga, kebijakan itu tidak tepat. Sebab pengetatan yang dilakukan pemerintah
melalui PPKM Darurat hanya berlangsung kurang dari sebulan.
"Kami ingatkan kepada pengusaha bahwa PPKM ini baru berlangsung dalam 2 minggu. Tanggal
3 Juli sampai tanggal 20. Sehingga, kalau melakukan PHK dalam 2 minggu ini menurut saya
bukan sesuatu yang sesuai," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7).
Terlebih, menurut Airlangga, pemerintah tak melakukan lockdown total dan masih
memperbolehkan sektor-sektor tertentu tetap beroperasi, baik secara terbatas maupun secara
penuh, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Sektor esensial dapat beroperasi, tentu sektor-sektor lain kami lihat secara kasus per kasus.
Kalau ada yang lakukan PHK hanya karena PPPKM Darurat, menurut pemerintah ini bukan
sesuatu hal yang pada tempatnya," imbuhnya.
Airlangga juga memastikan bakal terus memantau sektor-sektor terdampak dan mencari solusi
agar tidak terjadi PHK. Menurutnya, pemerintah juga telah memberikan banyak fasilitas untuk
meringankan beban pengusaha.
"(Bantuan) dari segi perbankan dan juga terkait usaha kecil dan menengah, dan memberikan
subsidi bunga, misalnya 3 persen. Sehingga, tentu kalau ada kasus PHK harus dilihat kasus per
kasus. Tidak digeneralisir," jelasnya.
Di luar itu, pemerintah juga bakal menambah bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi
covid-19 dalam bentuk beras sebanyak 10 kg.
"Ini diberikan kepada 20 juta masyarakat, di mana 10 juta merupakan penerimaan program
keluarga harapan (PKH) dan 10 juta penerima bantuan sosial tunai (BST). Nah ini sedang
difinalisasi dan didorong untuk dilaksanakan melalui Perum Bulog," tandasnya.
313
