Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

melakukan testing secara berkala dengan metode sampling pada karyawannya. Agar dapat
mengetahui apakah terjadi penyebaran virus corona di lingkungan kerja tersebut, sehingga bisa
ditetapkan keputusan yang bisa diambil.

Selain itu, Ida meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang memiliki kormobid, ibu
hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work From Ilome (WFH).
Sebab, golongan tersebut memang memiliki risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
orang Iainya."Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan
kerja dari rumah,'* tuturnya.

Dalam arahannya, Menaker Ida juga meminta peketja yang menggunakan fasilitas kendaraan
umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi
dari Covid-19 varian baru seperti Delta.

Menaker Ida juga mengapresiasi peran serta perusahaan daten menjalankan pelaksanaan PPKM
darurat tersebut," katanya.
Dukungan

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagian besar
institusi masih kurang dalam menaati aturan PPKM Darurat.

Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik, BNPB meminta dukungan Dinas
Ketenagakerjaan yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa melak-
sanaan prokes sebaik-baiknya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Arsjad Rasjid, menyatakan sangat
mendukung seluruh program pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Bagi Arsjad, fokus dalam
penanganan kesehatan sangatlah penting. "Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan
ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan terlebih dahulu," kata dia. Ilal serupa
diungkapkan juga oleh Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Harijanto. tim

nota pemeriksaan agar perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk PPKM dengan batas waktu tertentu.

Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida Fauziyah masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat ini bisa tercipta.

Dia pun menegaskan PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Semakin tak
konsisten semua pihak menjalankannya, tentu semakin lama proses PPKM darurat ini. "Tidak
hanya pemerintah pusat, tapi juga Pemda, perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya
tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsislam penanganan COVID-19
dengan menjalankan program vaksinasi COVID-19 untuk para pekerjanya. Menurutnya, program
vaksinasi yang dilakukan pihak perusahaan sangat membantu pemerintah dalam upaya
memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari penularan COVID-19.
Koordinasi

Dalam mengawal perlindungan hak pekerja, Ida juga mendorong para tenaga pengawras dan
mediator ketenagakerjaan untuk berkordinasi bersama tim Satgas Pencegahan Covid-19 selama
PPKM Darurat. Kor-dinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat

33