Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 351
Judul Cak Imin Usul Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan Subsidi Upah
Nama Media kompas.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/12191391/cak-imin-
usul-pemerintah-kembali-salurkan-bantuan-subsidi-upah
Jurnalis Ardito Ramadhan
Tanggal 2021-07-09 12:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) Warga kita berhak
dilindungi dan dicintai oleh Negara. Maka, saya mendukung dan menganjurkan agar pemerintah
melangsir kembali bantuan subsidi upah. Negara jangan berhenti mencintai rakyatnya
neutral - Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) Bansos adalah wujud dan
bukti bahwa keadilan sosial telah menjadi pedoman dan dasar kebijakan pemerintah. Tanpa
keadilan sosial, kepercayaan rakyat kepada Pemerintah akan merosot, dan sistem demokrasi
akan dipertanyakan
positive - Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) Saya menganjurkan ini
dimulai kepada 50 juta warga perempuan Indonesia dengan besaran Rp400 ribu per bulan
selama Tahun 2021
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
Ringkasan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemerintah
untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) di tengah Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Muhaimin mengatakan, kebijakan PPKM Darurat
merupakan langkah tepat untuk menekan laju penularan Covid-19 tetapi mesti diikuti dengan
jaminan keamanan terhadap ketersediaan pangan masyarakat.
CAK IMIN USUL PEMERINTAH KEMBALI SALURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH
JAKARTA, - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar
pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) di tengah Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
350
