Page 77 - Contoh Resume Harian & Kliping

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan (UU Cipta
Kerja).
Pembahasan empat PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020. Selama hampir
empat bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh tim tripartit (perwakilan
unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai dinamika
perdebatan dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah terselesaikan dan
diundangkan. ( "Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika
perdebatan dan perbedaan pandangan. Namun di balik dinamika tersebut, kita memiliki
semangat yang sama yaitu memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat
Indonesia," kata Ida pada acara Penutupan Resmi Pertemuan Tripartit Pembahasan Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (Substansi Ketenagakerjaan) di Jakarta, Kamis
(4/3/2021).

UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
dan pekerja atau buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik.
Menurut Ida, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanannya,
perjuangan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif belumlah
selesai. Penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih harus dikawal
sehingga pada ranah implementasinya dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.

"Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
kemajuan dan keunggulan bangsa ini," katanya.
Ida menambahkan, dalam pembahasan PP Cipta Kerja mungkin tidak bisa memuaskan semua
pihak, namun pemerintah berupaya mengakomodasi semua kepentingan stakeholder
ketenagakerjaan.
"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena pemerintah juga harus menjaga keseimbangan
dan mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat
peraturan pemerintah tersebut," jelasnya.
Setelah keempat PP diundangkan, lanjut Ida, pihaknya masih memiliki tugas untuk menyusun
peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker). Selain itu, pemerintah juga masih harus
menghadapi judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa pihak, termasuk dari
serikat pekerja atau serikat buruh. ( Ida menghargai pandangan dan pendapat serikat
pekerja/buruh maupun dari pihak lain yang memilih jalur judicial review dalam menanggapi
UU Cipta Kerja.
"Meskipun cukup menyita energi untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah tetap
menghargai langkah judicial review atau uji materi yang ditempuh teman-teman serikat
pekerja," pungkasnya.
Lihat Juga: Pentingnya Makan Sayur dan Buah, Banyak Manfaat nya Loh! Jangan Mau Kalah
sama 2 Bocah ini (uka).

77