Page 81 - Contoh Resume Harian & Kliping
P. 81

"Dalam  rangkaian  pertemuan  tersebut,  kita  telah  melewati  dinamika  perdebatan  dan
               perbedaan pandangan. Namun di balik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama
               yaitu memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Menteri
               Ketenagakerjaan  (Menaker),  Ida  Fauziyah,  dalam  Penutupan  Resmi  Pertemuan  Tripartit
               Pembahasan      Peraturan    Pelaksanaan     Undang-Undang      Cipta   Kerja    (Substansi
               Ketenagakerjaan), di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

               Untuk  hal  ini,  Menaker  menyatakan  apresiasi  kepada  seluruh  stakeholders  yang  terlibat.
               Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020.
               UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
               dan pekerja/buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik.

               Menurut Ida, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanannya, maka
               perjuangan  untuk  menciptakan  iklim  ketenagakerjaan  yang  kondusif  dan  produktif  belum
               selesai.  Penerapan  UU  Cipta  Kerja  dan  peraturan  pelaksanaannya  masih  harus  dikawal,
               sehingga pada ranah implementasinya dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.
               "Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
               kemajuan dan keunggulan bangsa ini," katanya.

               Ida mengatakan, dalam pembahasan PP Cipta Kerja, mungkin tidak bisa memuaskan semua
               pihak,  namun  pemerintah  berupaya  mengakomodir  semua  kepentingan  stakeholder
               ketenagakerjaan.

               "Hal ini saya harap dapat dipahami, karena pemerintah juga harus menjaga keseimbangan
               dan  mencari  jalan  tengah  dari  permasalahan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  keempat
               Peraturan Pemerintah tersebut," katanya menjelaskan.

               Setelah keempat PP diundangkan, pihaknya masih memiliki tugas untuk menyusun Peraturan
               Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Selain itu, pemerintah juga masih harus menghadapi
               judicial  review  terhadap  UU  Cipta  Kerja  dari  beberapa  pihak,  termasuk  dari  serikat
               pekerja/serikat buruh.






































                                                           81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86