Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

ADA 4 ATURAN TURUNAN USAI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA SAH, MENAKER:
TRIPARTIT NASIONAL TERLIBAT
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, pembahasan Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU omnibus law Cipta Kerja melibatkan semua pihak.

"Ketika membahas undang-undang (UU Cipta Kerja), kami sudah melakukan dialog sosial, dan
dialog sosial akan terus kita lakukan untuk membahas peraturan pemerintahnya," kata Menaker
Ida usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. bersama Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB) Kabupaten Gresik di Gresik, Jawa Timur, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi; Direktur KKHI, Aswansyah;
Kepala Biro Humas, R. Soes Hindharno; Kadisnaker Gresik, Ninik Asrukin; dan KH Ahmad
Muwaffiq sebagai penceramah.

Menaker menjelaskan, saat ini pemerintah bersama Tripartit Nasional (perwakilan pemerintah,
pengusaha, dan SP/SB) dan akademisi telah mulai membahas RPP. Harapannya, omnibus law
Cipta Kerja dapat segera diimplementasikan ketika sudah diundangkan.

Saat ini, ada 4 RPP yang tengah dibahas Tripartit Nasional yaitu RPP tentang Pengupahan, RPP
tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Kita sudah mulai Selasa (20 Oktober 2020) yang lalu, Saya sudah melakukan kick off bersama
Tripartit Nasional. Duduk kembali, melihat kembali aturan-aturan yang perlu kita atur dalam
peraturan pemerintah," jelas Menaker.

Menaker menambahkan, Tripartit Nasional memiliki waktu 3 bulan untuk membahas RPP. Dalam
masa 3 bulan tersebut, pihaknya akan terus mengefektifkan dialog sosial dan sosialisasi kepada
stakeholder.

"Batas waktunya 3 bulan, tapi kita akan mengefektifkan 3 bulan tersebut tidak hanya teman-
teman SP/SB dan pengusaha, kami juga menyosialisasikan ke dinas ketenagakerjaan, akademisi,
forum rektor, dan banyak forum yang kami sosialisasikan," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya, Menaker melakukan langkah strategis penanganan Covid-19 dengan
menyerahkan bantuan program Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) Covid-19 bagi tenaga kerja
mandiri kelompok perempuan yang berada di Kabupaten Mojokerto, provinsi Jawa Timur.
Menaker mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan,
tetapi juga melemahkan perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan
tenaga kerja, serta penurunan daya beli masyarakat.

"Untuk meringankan beban masyarakat pada umumnya dan untuk keluarga pada khususnya,
pemerintah meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial ( JPS ) bagi kelompok rumah tangga
dan pekerja perempuan," kata Menaker Ida di Mojokerto.

Program JPS terdiri dari program tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wirausaha dan padat
karya. Program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi
dampak dari pandemi.

"Program tenaga kerja mandiri ini diperuntukkan bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-
19 dan tidak mendapatkan bantuan Kartu Prakerja maupun bantuan subsidi gaji/upah,"
ucapnya.***.

3