Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 6
UJI MATERI UU CIPTA KERJA KE MK MERUPAKAN BENTUK PENGHORMATAN
TERHADAP NEGARA HUKUM
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai uji materi
Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan jalur konstitusi untuk
mengajukan keberatan terhadap sebuah Undang-Undang.
Sementara unjuk rasa merupakan bentuk demokrasi parsipatoris dalam menyuarakan pendapat.
Untuk diketahui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan dua gugatan dalam
uji materi Undang-Undang Cipta Kerja.
Pertama yakni gugatan materil klaster Ketenagakerjaan, dan kedua gugatan formil.
"Ke MK sebagai saluran formal konstitusional dan demonstrasi sebagai jalur untuk menekan
secara politik kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dan membuka jalur dialog
dengan para pengunjuk rasa," katanya, Minggu, (25/10/2020).
Menurutnya dalam negara demokrasi terbuka ruang silang pendapat terhadap sebuah persoalan
termasuk aturan yang dibentuk.
Sejumlah saluran tersedia untuk menyuarakan pendapat atau mengajukan keberatan.
Namun ia tidak sependapat dengan istilah pembangkangan sipil yang diembuskan sejumlah
pihak sebagai cara untuk menolak RUU Ciptaker.
"Pembangkangan sipil itu artinya ada kewajiban (warga negara) yang tidak ditaati dan tidak
dijalankan. Tapi kita tetap harus manfaatkan jalur itu sebagai penghormatan kita terhadap
hukum dan demokrasi," katanya.
Asep menilai pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja di masyarakat karena kurangnya ruang
dialog yang dilakukan oleh pemerintah.
Sehingga bilapun benar ada tujuan baik dari Undang-Undang tersebut, maka tidak tersampaikan
ke masyarakat.
"Dialog tidak melulu untuk mengejar titik temu, tapi paling tidak dialog itu bisa meminimalkan
kesalahpahaman antarpihak," katanya.
Sebelumnya, wacana pembangkangan sipil dihembuskan Dosen hukum tata negara Universitas
Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar dalam konferensi pers Fakultas Hukum UGM merespons UU
Cipta Kerja, Selasa 6 Oktober lalu.
Menurutnya perlu ada tekanan publik untuk memprotes Undang-undang Cipta Kerja karena
berdampak pada banyak sektor kehidupan.
"Saya menawarkan teriakkan penolakan bersama UU ini. Pembangkangan sipil atau apa lah itu,
perlu dipikirkan. Protes adalah bagian dari partisipasi sipil," katanya.
5
