Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

Ringkasan

Polemik pembahasan UMP 2021 ini berawal dari dialog Dewan Pengupahan se-Indone-sia
tentang hasil peninjauan komponen dan jenis KHL tahun 2020 yang digelar selama dua hari, 15-
17 Oktober lalu. Dialog ini turut dihadiri pewakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
maupun serikat pekerja/buruh.

Dialog tersebut dihelat sehubungan dengan segera dite-tapkanya UMP 2021 pada awal
November mendatang. Ada beberapa poin penting yang disepakati dalam forum tersebut. Salah
satunya mekanisme penetapan upah 2021 masih mengacu formula yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sebagai regulator yang mem-posisikan diri di tengah, tentu tidak mudah bagi pemerintah
mengambil keputusan soal ini. " Kami harus mendengar semua aspirasi, baik pengusaha maupun
buruh," ujar Haiyani Rumondang, Plt Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

BURUH INGIN UPAH NAIK PENGUSAHA MENAMPIK

Polemik pembahasan upah minimum tahun 2021 mulai memanas. Wacana tidak ada kenaikan
upah memancing reaksi buruh.

Tak ada senyum di bibir Sulaiman. Karyawan out-sourcing di sebuah perusahaan swasta di
daerah Jakarta Pusat ini kecewa berat terhadap kebijakan Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) yang mengusulkan tidak ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021.

Terbayang di benaknya, tahun depan tak ada kenaikan gaji. Sementara biaya hidup terus
meningkat. Tapi, ia memang tak mau berharap terlalu muluk terkait kenaikan upah tahun depan.

Soalnya, upah yang dia dapat sekarang saja dipangkas oleh perusahaan tempatnya bekerja
dengan dalih perusahaan sedang sulit lantaran terdampak pandemi Covid-19. "Upah saya
dipotong 15%," ujarnya.

Lebih dari lima tahun bekerja sebagai karyawan alih daya, Sulaiman mengaku hanya
mendapatkan gaji sebesar UMP DKI Jakarta, yakni Rp 4,2 juta per bulan. Namun, sejak terkena
pemotongan upah sekitar dua bulan lalu, kini ia hanya menerima sekitar Rp 3,5 juta.

Upah sebesar itu jelas tidak cukup buat, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlebih di
masa pandemi ini, banyak pos pengeluaran yang justru meningkat. Antara lain biaya beli pulsa
buat sekolah anaknya yang menjalani pembelajaran jarak jauh selama pandemi.

Untungnya, istrinya membuka usaha warung kecil-kecilan yang bisa membantu menopang
kebutuhan hidup keluarganya. Ia sendiri tetap berharap ada kenaikan UMP tahun depan,
sekalipun kecil.
Kalaupun tidak, ia berharap gajinya bisa dibayarkan normal kembali. "Harapan idealnya, gaji
kami kembali dibayar penuh dan upah tahun depan bisa naik walau sedikit," ucapnya.

Keluhan Sulaiman ini bisa jadi mewakili suara kamu buruh seluruh Indonesia. Makanya, begitu
keluar usulan Depenas yang menginginkan tidak ada kenaikan UMP 2021, sontak buruh langsung
ramai-ramai menyampaikan penolakan.

Mereka kompak menolak usulan Depenas dan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa
besar-besaran bila usulan tersebut diterima pemerintah. Buruh juga mengancam akan bereaksi
lebih keras bila pemerintah dan pengusaha ngotot tidak menaikkan upah.
9