Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

Berdasarkan KHL

Sebagai regulator yang memposisikan diri di tengah, tentu tidak mudah bagi pemerintah
mengambil keputusan soal ini. " Kami harus mendengar semua aspirasi, baik pengusaha maupun
buruh," ujar Haiyani Rumondang, Plt Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Bisa dimaklumi. Sebab, baik pekerja maupun pengusaha kini tengah dihadapkan pada kondisi
sulit. Dari sudut pekerja, kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya penghasilan yang
diterima, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Namun, pandemi juga berdampak bagi pengusaha yang mengalami kesulitan bisnis karena
permintaan menurun, sehingga berdampak pada kelangsungan usahanya Repotnya lagi, kendati
tetap mengacu PP 78, pembahasan UMP 2021 berbeda dengan formula penetapan upah yang
biasa dilakukan dalam lima tahun terakhir. Sebab, PP 78 mengamanatkan pemerintah untuk
mengevaluasi dan menyesuaikan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai basis penetapan UMP
2021.

Artinya, penetapan UMP tahun 2021 dilakukan berdasarkan perhitungan KHL dengan mengacu
rekomendasi Dewan Pengupahan. Dengan begitu, formulasi perhitungan UMP seperti yang biasa
dilakukan dalam 5 tahun terakhir, yakni berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi
nasional, tidak berlaku lagi.

Dengan berubahnya formula penetapan upah ini, adakah peluang upah buruh naik?

Bila mengacu rumus lama yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, jelas upah 2021
tidak akan naik karena pertumbuhan ekonomi terkontraksi. "Yang ada upah malah turun," ujar
Adi.

Sementara, bila mengacu KHL, peluang mengalami kenaikan upah mestinya terbuka. Soalnya,
Kemnaker sudah memutuskan menambah komponen KHL dari sebelumnya 60 kini menjadi 64
item sebagai basis penetapan UMP 2021.

Penambahan KHL ini diatur dalam Permenaker No. 18/2020 tentang KHL yang belum lama ini
terbit. Beleid baru ini perubahan atas aturan sebelumnya, yakni Permenaker No. 21/2016.
Tambahan KHL dalam beleid terbaru merujuk kajian Depenas yang sudah dilakukan sejak bulan
Oktober 2019.

Selain mengacu data Bapenas, penetapan KHL baru juga mengacu data Badan Pusat Statistik
(BPS) terkait informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS. "KHL baru ini di antaranya
ada penambahan televisi dan pulsa," kata Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus
Jogaswitani.

Permenaker itu kini sudah mulai disosialisasikan ke dewan pengupahan provinsi maupun
kabupaten/kota untuk dijadikan acuan penetapan UMP.

Namun, buruh jangan senang dulu. Kendati ada penambahan jenis KHL, Depenas justru
berpendapat, penetapan UMP 2021 tidak akan naik bila mengacu KHL yang baru. Bahkan,
beberapa daerah, seperti DKI Jakarta dan Karawang, justru mengalami penurunan UMP

Kok bisa? Rupanya, kendati ada tambahan 4 jenis KHL baru, 60 KHL yang lama mengalami
penurunan kualitas atau nilai. "Sehingga, kalau ditotal jumlahnya sama dengan UMP tahun ini,"
kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar.

Maka itu, ia melihat, penetapan 64 komponen KHL yang baru dirilis pemerintah itu hanya akal-
akalan agar UMP 2021 tidak naik. Sama halnya KSPI, ia pun meminta tetap ada kenaikan upah

11