Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

"Kami minta ada kenaikan sebesar 8% tapi dengan negosiasi," kata Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Dialog pengupahan

Polemik pembahasan UMP 2021 ini berawal dari dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang
hasil peninjauan komponen dan jenis KHL tahun 2020 yang digelar selama dua hari, 15-17
Oktober lalu. Dialog ini turut dihadiri pewakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
maupun serikat pekerja/buruh.

Dialog tersebut dihelat sehubungan dengan segera ditetapkanya UMP 2021 pada awal November
mendatang. Ada beberapa poin penting yang disepakati dalam forum tersebut. Salah satunya
mekanisme penetapan upah 2021 masih mengacu formula yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Karena belum ada formula yang mengatur penetapan upah di Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja," ujar ujar Adi Mahludz, Wakil Ketua Depenas.

Selanjutnya, disepakati pula bahwa penetapan UMP, upah minimum kabupaten/kota (UMK),
upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan upah minimum sektoral kota (UM-SK) 2021
diserahkan kepada dewan pengupahan di masing-masing daerah.

Sampai di situ tidak ada masalah. Reaksi keras perwakilan buruh muncul saat di forum dialog
tersebut Depenas mengusulkan bagi pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19 bisa
memberikan upah tahun depan sama dengan upah tahun ini alias tidak ada kenaikan. Namun,
bagi pengusaha yang tidak terdampak Covid-19, soal upah diserahkan kepada foinin bipartit
yang terdiri dari wakil perusahaan dan buruh.

Kalangan buruh menolak keras perundingan bipartit lantaran bisa menjelma jadi pedang bermata
dua bagi buruh. Sebab, lewat forum itu perusahaan yang tidak terdampak pandemi bisa
menaikkan besaran UMP, tapi juga bisa tidak menaikkan atau malah menurunkan UMP. "Semua
dengan dalih pandemi," ujar Iqbal.

Menurutnya, penetapan upah minimum tetap ditentukan oleh negara, tidak bisa bipartit. Bila
konteksnya adalah penundaan menaikkan upah, boleh dilakukan bipartit. "Itu pun perusahaan
harus menunjukkan laporan keuangannya kalau dia benar-benar merugi, biar fair," tegasnya.

Namun, bagi Depenas, forum bipartit merupakan jalan tengah di tengah kondisi sulit yang
sekarang dihadapi para pengusaha. Hal itu dimungkinkan karena PP 78 mengatur tentang
penetapan upah dalam kondisi tertentu bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Nah, meruyaknya pandemi Covid-19 bisa dikategorikan sebagai kondisi tertentu yang dimaksud
dalam beleid tersebut. Selain itu, Pasal 23 PP 78 juga mengatur bahwa pemberian upah dalam
kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

"Saat ini memang paling tepat untuk menyerahkan mekanisme kenaikan upah minimum dengan
mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan lewat forum bipartit," ujar Adi.

Jalan tengah ini diambil agar tidak mempersulit kondisi perusahaan yang ujung-ujungnya justru
banyak melakukan PIIK atas dasar efisiensi. Depenas sendiri tidak mempermasalahkan tuntutan
buruh agar pemerintah menetapkan upah acuan sebagai payung hukum.

Bahkan, Depenas telah meminta Menteri Tenaga Kerja segera menerbitkan surat edaran atau
peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) terkait formula penetapan upah 2021.

10