Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021

20.000 DISABILITAS BELUM BEKERJA, JABAR GEBER LAYANAN DISABILITAS
KETENAGAKERJAAN
BANDUNG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja
menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian
Ketenagakerjaan tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan.

Penandatanganan yang berlangsung Kamis (3/6/2021) tersebut merupakan tindak lanjut dari
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan.

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas sebab fungsi unit layanan tersebut meliputi
pendampingan kepada peserta didik, pengembangan program kompensatorik, penyediaan
media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, dan penyediaan
layanan konsultasi.
"Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami," kata
Setiawan.

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jabar mencapai 23.556 orang. Dari
jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja. Menurut Setiawan, hal itu
diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas, bukan
akibat kurangnya kemampuan atau skill.

"Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai
kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang
memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya," ucapnya.

Setiawan menuturkan, pihaknya sudah menyerap aspirasi dan berdiskusi dengan asosiasi-
asosiasi penyandang disabilitas.

Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas berharap dapat mengisi seluruh formasi
pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas.

"Saya mempunyai pengalaman ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan
1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak
berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan
semua teman-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan)," katanya.

"Tapi sekali lagi poinnya adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus
seperti apa," imbuhnya.

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MoU dan unit layanan disabilitas, dapat
menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam peluang kerja yang
lebih luas.

103