Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021

Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses
kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi
dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan
kesejahteraan ekonominya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Ia menambahkan, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan dapat memotivasi
perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka mewujudkan
pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

"Saat ini, dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya.

Suhartono berharap, rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan komitmen
pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang disabilitas, agar mereka
mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas dasar kesetaraan.

Sementara itu, Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum, dalam laporannya
menyatakan, sesuai PP Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan
wajib dilaksanakan oleh Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama
lintas sektor.

Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan,
maka diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaaannya kepada
pemda dengan melibatkan kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di pemda
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ujarnya.

Nora menambahkan, rakor digelar selain sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, juga
bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui
layanan ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas.

"Sehingga mereka mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak,
kesetaraan, dan tanpa diskriminasi, " katanya.

Rakor dihadiri oleh Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, 40 peserta secara luring, dan
215 orang secara daring yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda,
Kadisnaker, Kadissos, perwakilan Apindo, Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas, di seluruh
Provinsi Jawa Barat.

109