Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021

solusi yang diberikan BPJS Kesehatan. Sebanyak 10 orang perwakilan pun diterima untuk
melakukan audiensi.

BEDA TAFSIR AKTA PENGADILAN

SURABAYA, Jawa Pos - Sebanyak seratus buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Surabaya kemarin
(3/6). Mereka menuntut atas pembebasan iuran BPJS Kesehatan selama enam bulan
setelah di-PHK. Ada multitafsir atas dasar penentuan dalam penerapan aturan tersebut.

Aksi itu sempat membuat Jalan Dharmahusada tersendat Buruh gabungan FSPMI
meminta agar ada solusi yang diberikan BPJS Kesehatan. Sebanyak 10 orang perwakilan
pun diterima untuk melakukan audiensi.

Dalam audiensi itu, ternyata ada multitafsir antara BPJS Kesehatan dan FSPMI. Dengan
demikian, muncul persepsi yang berbeda atas penonak-tifan karayawan yang di-PHK dan
membuat hak jaminan kesehatannya tidak dibayarkan.

Sekretaris FSPMI KC Surabaya Nuruddin Hidayat mengatakan, perbedaan itu ada pada
akta pengadilan. "Tafsir BPJS Kesehatan putusan pengadilan itu adalah akta perdamaian.
Pro-s esnya pekerja dan perusahaan maju ke pengadilan hubungan industrial (PHI) dulu,
saat di tengah sidang ada putusan perdamaian, maka hakim akan mengeluarkan akta
tersebut," terangnya setelah mediasi kemarin.

Berbeda dengan persepsi FSPMI. Mereka merujuk pada akta pendaftaran perjanjian
bersama (PB) ke PHI. Prosesnya setelah PHK karena kesepakatan dan dituangkan ke
perjanjian bersama (PB). Kemudian, PB itu didaftarkan ke PHI dan pengadilan
menerbitkan akta pendaftaran PB.

"Hal itu diperkuat dengan surat dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker. Bahwa yang dimaksud akta pengadilan
adalah akta pendaftaran PB. Bukan akta perdamaian dari hasil persidangan," ujarnya.

Pihaknya akan menagih lagi solusi dari BPJS Kesehatan. Dia berharap segera ada titik
terang sehingga penjaminan kesehatan bagi pekerja yang ter-PHK bisa tetap ada.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan
Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya Achmad Zammanar Azam mengatakan,
pihaknya sudah menerima aduan dari FSPMI. Mereka berjanji mencarikan solusinya.
"Maksimal pada pekan depan sudah ada jawaban yang diberikan," katanya
"Karena posisi kami di sini sebagai perpanjangan tangan saja, maka masalah ini sudah
kami komunikasikan ke pusat. Tinggal menunggu bagaimana nanti ketentuannya,"
terangnya.

Dia mengakui, memang dalam mediasi tersebut ada perbedaan tafsir tentang definisi
akta putusan pengadilan. FSPMI pun turut menyodorkan surat dari Ditjen PHI-JSK
Kemenaker sebagai penguat argumen mereka.

Azam menerangkan, dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan
Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, karyawan
perusahaan yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan
30