Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021

KEMNAKER RAKOR PERCEPATAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono mengungkap
pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang
Ketenagakerjaan. Percepatan ULD ini ditujukan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Ia menjelaskan hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan
kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ia menilai adanya ULD akan semakin
membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi merupakan
SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan produktif.

"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata Suhartono dalam
keterangan tertulis, Kamis (3/6/2021).
Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker Provinsi
dan Kabupaten/Kota per Januari 2020, ia menyebutkan ada sebanyak 546 perusahaan
mempekerjakan penyandang disabilitas. Adapun jumlah tenaga kerja disabilitas yang tercatat
sebanyak 4.508 orang, dari total 538.518 tenaga kerja yang bekerja.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di
Bandung, Jawa Barat, Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan
memberikan akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Sebab menurutnya, para
penyandang disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk
mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Ia juga menyebutkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan
untuk mendukung dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan
penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, ia berharap pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk dapat memotivasi
perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka mewujudkan
pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.
"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," ujarnya.

Suhartono pun berharap momentum Rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu
mewujudkan komitmen Pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang
disabilitas. Sehingga mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan
atas dasar kesetaraan.
Sementara itu, Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum dalam laporannya
menyatakan penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh Disnaker
provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Adapun hal ini ia sebut
sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2020.
Menurutnya, perlu diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaraan untuk
mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan. Diseminasi informasi ini
ditujukan kepada Pemda dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan
terkait.

52