Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 167
Judul Jika Tuntutan Ini Tak Dipenuhi, Driver Ojol Bakal Mogok Kerja
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Kesulitan Ojol Selama Pandemi
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/08/04/500/1079149/jika-
tuntutan-ini-tak-dipenuhi-driver-ojol-bakal-mogok-kerja
Jurnalis Rahmi Yati
Tanggal 2021-08-04 18:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Igun Wicaksono (Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda)) Tapi
kalau pemerintah saja sudah tidak didengar oleh perusahaan aplikator mungkin seluruh
pengendara ojol seluruh Indonesia akan turun melakukan aksi nyata. Bisa turun ke jalan, bisa
mogok kerja
Ringkasan
Asosiasi ojek online (ojol) atau Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) mengaku akan mogok kerja
bila permintaan pengurangan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen oleh aplikator
tidak terealisasi. Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut akan
dilakukan bila pihak aplikator masih tidak mengindahkan permintaan para pengemudi.
JIKA TUNTUTAN INI TAK DIPENUHI, DRIVER OJOL BAKAL MOGOK KERJA
Asosiasi ojek online (ojol) atau Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) mengaku akan mogok kerja
bila permintaan pengurangan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen oleh aplikator
tidak terealisasi.
Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut akan dilakukan bila pihak
aplikator masih tidak mengindahkan permintaan para pengemudi.
Dia bahkan meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat bernegosiasi dengan
perusahaan aplikasi atau menjadi mediator antara pihak pengemudi dengan aplikator.
"Tapi kalau pemerintah saja sudah tidak didengar oleh perusahaan aplikator mungkin seluruh
pengendara ojol seluruh Indonesia akan turun melakukan aksi nyata. Bisa turun ke jalan, bisa
mogok kerja," katanya, Rabu (4/8/2021).
Kendati begitu, Igun tidak menjelaskan kapan pastinya aksi nyata tersebut akan dilakukan. Dia
masih memberikan kesempatan bagi aplikator maupun pemerintah untuk bernegosiasi.
166
