Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

seperti saat ini, tidak ada solusi cepat untuk bisa mencegah PHK karena kebutuhan
mempertahankan usaha harus dipenuhi dulu agar PHK massal bisa dihentikan.
"Untuk itu, kebijakan yang kami rasa paling penting pada saat ini adalah pengendalian pandemi
secepat-cepatnya agar PPKM bisa segera direlaksasi dan terjadi normalisasi kegiatan ekonomi,"
katanya dilansir dari Antara, Rabu (4/8/2021).

Selain itu, kebijakan lain yang perlu dilakukan yakni menggelontorkan stimulus counter cyclical
(kebijakan sebaliknya) hingga kinerja ekonomi nasional setidaknya 90 persen kembali ke level
kinerja pra-pandemi.

"Apa bentuk stimulus sebaliknya ? Bisa macam-macam tergantung sektor usaha terkait,"
imbuhnya.

Shinta menuturkan secara umum yang diperlukan pelaku usaha saat PPKM untuk bisa
mempertahankan tenaga kerja adalah kelancaran arus kas (cashflow); penurunan beban-beban
operasional seperti beban pajak, beban bunga pinjaman, biaya energi; serta suntikan modal
kerja. Dengan demikian, idealnya harus ada stimulus-stimulus yang menciptakan tiga hal
tersebut.

Untuk cashflow, menurut Wakil Ketua Umum Apindo itu, yang dibutuhkan adalah normalisasi
kegiatan ekonomi masyarakat secara umum.

"Jadi kebijakan vaksinasi dan penegakan disiplin protokol kesehatan harus ditingkatkan dan
menghasilkan output pengendalian pandemi yg kondusif secara stabil dan permanen," katanya.

Selain itu, yang perlu didukung dengan stimulus-stimulus pendongkrak konsumsi masyarakat,
khususnya kelas menengah atas, seperti kebijakan diskon PPnBM atau kebijakan potongan PPN
sementara.
Selanjutnya, untuk penurunan beban-beban usaha bisa dilakukan dengan stimulus-stimulus
fiskal dan non-fiskal baik yang sudah dilakukan sejak tahun lalu seperti insentif PPh orang dan
badan, insentif untuk kawasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan lainnya.

Sementara itu, untuk permodalan, stimulus kredit harus diperluas dan ditingkatkan distribusinya
di sektor riil, khususnya karena saat ini suplai likuiditas/kredit dari perbankan turun meskipun
pelaku usahanya sangat membutuhkan modal kerja.

"Karena itu, stimulus-stimulus finansial/quantitative easing melalui POJK 11/2020 harus
ditingkatkan efektifitas dan realisasinya sehingga pelaku usaha punya cukup modal untuk
mempertahankan usaha dan lapangan kerja," pungkas Shinta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian
Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. POJK 11 Tahun 2020
ini dikeluarkan OJK untuk meredam dampak perlambatan ekonomi akibat Covid-19 di sektor
perbankan.

179