Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 178
atau buruh yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji atau upah paling banyak
sebesar Rp 3,5 juta.
Dengan ketentuan, pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Provinsi
(UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji
atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga
ratus ribuan penuh.
Ida mencontohkan, UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.416.185 dibulatkan menjadi Rp 4.500.000.
Begitu juga dengan UMK Karawang sebesar Rp 4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.
"Adapun pada aspek batasan wilayah, pekerja/buruh yang berhak mendapatkan BSU, yaitu
pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah
sebagaimana dalam Lampiran I Permenaker 16/2021," tegasnya, Ida menambahkan, untuk BSU
tahun ini diutamakan bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali
jasa pendidikan dan kesehatan.
"Sedangkan tahun lalu, batasan gaji/upah penerima BSU maksimal sebesar Rp 5 juta dan tidak
ada pembatasan wilayah maupun sektor," ucapnya.
Kedua, besaran dana yang akan diterima oleh pekerja atau buruh pada BSU tahun 2021 ini
sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk dua bulan dan akan disalurkan sekaligus sebesar Rp 1 juta.
Menurutnya, nominal tersebut berbeda dengan tahun lalu, di mana dana yang disalurkan
penerima BSU sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, sehingga jumlah BSU yang
didapatkan sebesar Rp 2,4 juta.
Ketiga, dari sisi skema penyaluran, khususnya pada rekening penerima BSU yang seluruhnya
akan disalurkan melalui empat Bank HIMBARA, yakni BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Pada tahun
lalu penyaluran dana BSU menggunakan rekening pribadi penerima BSU.
Pemerintah berharap, penyaluran tahun ini berjalan lancar, tetap sasaran, dan dapat membantu
pekerja atau buruh yang berkurang pendapatannya, serta mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi.
177
