Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 186
Judul BSU Belum Cakup Pekerja Terdampak, Kadin: Verifikasi Data Penting
Nama Media bisnis.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210804/12/1425925/bsu-belum-
cakup-pekerja-terdampak-kadin-verifikasi-data-penting
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-08-04 17:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan) Seharusnya BSU [bantuan subsidi upah] disalurkan berkesinambungan tanpa
melihat momen tertentu seperti PPKM. Namun, karena keterbatasan anggaran tidak ada pilihan
lain. Ketidakpuasan pasti terjadi, tapi paling tidak pemerintah sudah melakukan antisipasi
Ringkasan
Pemerintah dinilai berada dalam kondisi tidak bisa memaksakan penambahan anggaran untuk
memperluas cakupan bantuan subsidi gaji agar tersalurkan ke seluruh wilayah industri yang
menerapkan PPKM level 3-4. Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan jika pemerintah memaksakan penambahan
anggaran, maka konsekuensinya anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan
terganggu serta menambah utang negara.
BSU BELUM CAKUP PEKERJA TERDAMPAK, KADIN: VERIFIKASI DATA PENTING
, JAKARTA - Pemerintah dinilai berada dalam kondisi tidak bisa memaksakan penambahan
anggaran untuk memperluas cakupan bantuan subsidi gaji agar tersalurkan ke seluruh wilayah
industri yang menerapkan PPKM level 3-4.
Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz
Wuhadji mengatakan jika pemerintah memaksakan penambahan anggaran, maka
konsekuensinya anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terganggu serta
menambah utang negara.
"Seharusnya BSU [bantuan subsidi upah] disalurkan berkesinambungan tanpa melihat momen
tertentu seperti PPKM. Namun, karena keterbatasan anggaran tidak ada pilihan lain.
Ketidakpuasan pasti terjadi, tapi paling tidak pemerintah sudah melakukan antisipasi," ujar Adi,
Rabu (4/8/2021).
185
