Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 187
Dia menilai penerapan Permenaker 16/2021 tentang bantuan subsidi upah secara menyeluruh
yang terkendala dari sisi anggaran tidak terlepas dari pemangkasan anggaran yang dilakukan
pemerintah demi memprioritaskan penanganan di sektor kesehatan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sambungnya, kemungkinan mempertimbangkan
wilayah-wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kondisi tersebut, di mana tahun ini
penyaluran dinilai tidak memungkinkan untuk mencakup seluruh pekerja yang terdampak.
Untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran, Adi mengatakan pemerintah perlu melakukan
sinkronisasi data antar pemangku kepentingan untuk kemudian dilakukan verifikasi untuk
menjamin penyalurannya bisa tepat sasaran. Upaya sinkronisasi tersebut dinilai sangat mungkin
untuk dilakukan.
Sebab, kata Adi, sejak jauh-jauh hari komunikasi antara Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan,
Kadin, dan serikat pekerja sudah terjalin.
Lebih jauh dia mengatakan pemerintah juga mesti cermat dalam memperhatikan pekerja yang
terdampak secara sektoral. Sebagaimana diketahui, sejumlah sektor usaha memang mengalami
dampak yang cukup dahsyat akibat penerapan PPKM.
Pemerintah sendiri menyorot pekerja di sejumlah sektor yang terdampak akibat PPKM, antara
lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan,
transportasi, aneka industri, properti, dan real estate.
186
