Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri berjanji akan mengusahakan proses pencairan secepat-
cepatnya. Karena hal ini juga berkaitan dengan prinsip pemerintah cepat dan tepat. "Kita
usahakan secepat-cepatnya. Cepat segera sampai ke penerima dan tepat dari sisi regulasi dan
tatakelolanya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pada tahap
pertama ini pencairan akan dilakukan untuk 1 juta tenaga kerja. Jumlah ini didapat berdasarkan
data pekerja yang telah diserahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker.

Namun, bantuan subsidi gaji ini tidak serta merta akan langsung disalurkan. Ida menjelaskan,
Kementerian Ketenagakerjaan akan lebih dulu melakukan skrining data 1 juta calon penerima
untuk memastikan kesesuaian format data, serta menghindari adanya duplikasi data.

Seperti yang telah diketahui, ada beberapa syarat dan kriteria yang harus terpenuhi sebelum
seorang tenaga kerja/buruh mendapatkan subsidi gaji ini. Berikut Merdeka.com rangkum dari
berbagai sumber, Jumat (30/7) tentang kriteria penerima subsidi gaji selama PPKM.
Syarat dan Kriteria Penerima Subsidi Gaji Selama PPKM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan, ada sejumlah syarat yang harus
dipenuhi untuk bisa menerima bantuan subsidi gaji ini.

1. Pertama tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK).
2. Syarat kedua adalah, terdaftar sebagai penerima jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS yang
masih aktif sampai dengan Juni 2021.

3. Syarat lain, bantuan subsidi gaji ini diberikan kepada tenaga kerja dengan upah maksimal Rp
3,5 juta per bulan sesuai upah minimun provinsi (UMP) atau kabupaten/kota tempatnya bekerja.

4. Selain itu, bantuan subsidi gaji ini akan disalurkan kepada buruh yang bekerja di wilayah PPKM
level 3 dan 4

5. Diutamakan bagi yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan
kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. [azz]

277