Page 178 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 178

Setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja sehingga
              kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak.
              Apalagi di tengah pandemi ini, lanjut dia, ada sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja
              terdampak pandemi Covid-19. Banyak dari pengangguran ini merupakan angkatan kerja generasi
              muda.

              Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan melalui webinar virtual dengan 34 pimpinan redaksi
              yang tergabung dalam Forum Pemred.

              "UU Cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para
              pencari kerja serta para pengangguran. Lihat angka-angkanya, lihat kondisi kita saat pandemi
              ini. Bantu saya menyalakan lilin, karena kita bisa," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa
              (13/10/2020).

              Dia juga menekankan, partisipasi publik dalam penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak
              pernah dipinggirkan.

              Dia memastikan, kementerian yang dipimpinnya selalu melibatkan unsur pekerja/buruh yang
              diwakili  serikat  pekerja,  kalangan  pengusaha,  praktisi,  akademisi,  dan  Organisasi  Buruh
              Internasional atau International Labour Organization (ILO).

              "Hati  saya  bersama  mereka  yang  saat  ini  masih  bekerja,  dan  mereka  yang  saat  masih
              menganggur," katanya.
              Dirinya menjelaskan, pertemuan dengan para pemangku kepentingan di klaster Ketenagakerjaan
              UU Cipta Kerja sudah dilakukan sebanyak 64 kali. Di antaranya 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat
              panitia kerja (Panja), dan 6 kali rapat tim perumus dan tim sinkronisasi.

              "Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam UU Cipta Kerja merupakan intisari dari hasil
              kajian ahli, DGD, rembug Tripartit (Pemerintah, Buruh dan Pengusaha). Saya jamin semuanya
              ikut membahas," jelasnya.

              Ida memastikan, UU Cipta Kerja diperlukan untuk menyederhanakan dan memangkas regulasi
              yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, UU ini juga merupakan instrumen
              untuk  peningkatan  efektifitas  birokrasi  dan  selaras  dengan  semangat  pencegahan  dan
              pemberantasan korupsi.

              "Kami mau memotong jalur perizinan yang hyper regulation. Kami mau memastikan pungutan
              liar bisa dihilangkan," ujarnya.
























                                                           177
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183