Page 257 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 257
GSPPPI AJAK KAUM PEKERJA SADAR, UU CIPTAKER JUSTRU MEMBERI
KEUNTUNGAN
GSPPPI Ajak Kaum Pekerja Sadar, UU Ciptaker Justru Memberi Keuntungan Laporan: Widian
Vebriyanto Selasa, 13 Oktober 2020, 13:40 WIB Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja
Perkebunan dan Pertanian Indonesia (GSPPPI) Gatot Triyono/Net UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan justru banyak merugikan kaum pekerja di saat ada pemutusan hubungan kerja
(PHK). Omnibus law UU Cipta Kerja justru lebih baik ketimbang UU yang merugikan ini.
Berita terkait Apresiasi Aksi Damai, Anggota DPRD Jateng Minta Buruh Bersabar Tunggu Salinan
UU Ciptaker Ada Aksi ANAK NKRI, Transjakarta Modifikasi Rute Ada 2 Kelompok Manfaatkan
Demo Tolak Omnibus Law, Siapa Saja? Begitu kata Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja
Perkebunan dan Pertanian Indonesia (GSPPPI) Gatot Triyono kepada redaksi, Selasa (13/10).
Dia mengingatkan bahwa UU Ketenagakerjaan juga lahir dari pemulihan ekonomi akibat krisis
1998. Keberadaan UU ini, dinilai Gatot justru membuat nasib buruh tidak jelas.
"Nah nih kaum buruh mesti mengerti kalau di dalam UU Ciptaker justru lebih menjamin
kehidupan buruh," terangnya.
Jaminan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di dalam UU
Cipta Kerja. Program ini ditujukan sebagai bantuan pengganti pesangon bagi korban PHK.
Menko Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, katanya, sudah memastikan bahwa program ini
lebih baik. Sebab, pemerintah tidak hanya memberikan pesangon uang tunai buat pekerja yang
di-PHK, tapi juga turut memberikan pelatihan untuk menajamkan keahlian pekerja.
"Soal pesangon pemerintah sudah tetapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, jadi nggak cuma
bayar pesangon tapi mereka juga diberikan pelatihan," tegasnya.
"Jadi jelaskan sekarang. Kalau selama ini baru Presiden Jokowi yang benar-benar bisa
memperbaiki kepastian para kaum pekerja untuk mendapatkan hak-haknya agar hidup layak,"
sambung Gatot Triyono.
Lewat UU Ciptaker, pemerintah juga memberi kemudahan bagi para pengusaha, khususnya
dalam memutus rantai lingkaran setan perizinan sebagai sumber korupsi, pungli, dan pemerasan
yang berdampak pada high cost ekonomi bagi berjalannya iklim usaha di Indonesia.
"Semua masalah itu selama ini menyebabkan pengusaha tidak bisa memberikan upah pada
tingkat sejahtera," tegasnya.
Apresiasi Aksi Damai, Anggota DPRD Jateng Minta Buruh Bersabar Tunggu Salinan UU Ciptaker
"Karena itu, Gabungan Serikat Perkebunan dan Pertanian Indonesia mengajak kaum pekerja
untuk sadar dan jangan terprovokasi untuk ikut-ikutan menolak UU Ciptaker yang justru
menguntungkan kaum pekerja," tutupnya.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: UU CIPTAKER CIPTA KERJA GSPPPI AIRLANGGA
HARTARTO.
256
