Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 122
Judul Menaker dorong calon pekerja migran dapat kuota Kartu Prakerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2045790/menaker-dorong-calon-
pekerja-migran-dapat-kuota-kartu-prakerja
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2021-03-16 17:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keinginan kami untuk mendapatkan alokasi
atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi, dan kami dijanjikan Pak Menko Perekonomian bisa
dimungkinkan di semester kedua Tahun 2021
positive - Tatang Budie Utama (Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI) Tapi, mungkin untuk ke
depan perlu dibicarakan lebih lanjut bagaimana karena ada kaitan dengan skilling, reskilling dan
upskilling memang perlu sekali CPMI diberikan pelatihan-pelatihan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengusahakan agar calon pekerja migran
Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri mendapatkan kuota untuk pelatihan lewat
Program Kartu Prakerja. "Keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI
belum terpenuhi, dan kami dijanjikan Pak Menko Perekonomian bisa dimungkinkan di semester
kedua Tahun 2021," kata Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, yang dipantau
dari Jakarta, Selasa.
MENAKER DORONG CALON PEKERJA MIGRAN DAPAT KUOTA KARTU PRAKERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengusahakan agar calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri mendapatkan kuota untuk pelatihan
lewat Program Kartu Prakerja.
"Keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi, dan kami
dijanjikan Pak Menko Perekonomian bisa dimungkinkan di semester kedua Tahun 2021," kata
Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, yang dipantau dari Jakarta, Selasa.
Menurut Ida, rencana Kartu Prakerja untuk semester kedua pada tahun ini adalah karena
program itu masih menjadi salah satu bentuk bantuan sosial pandemi COVID-19 bagi pekerja
korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
121
