Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021
P. 82

dipulangkan atau sementara waktu berada di negara tempat penempatannya. Tentunya hal ini
              berkoordinasi dengan negara penempatan pekerja migran tersebut.
              Kemudian, pemerintah juga perlu menyiapkan sejumlah skema bagi pekerja migran yang telah
              dipulangkan kembali ke Indonesia. Skema yang dimaksud terkait dengan kebutuhan bagi pekerja
              migran  tersebut  nantinya.  Misalnya  pemerintah  bisa  mempertimbangkan  pekerja  migran
              tersebut menjadi penerima bantuan sosial.

              Selain itu, Netty menilai, pekerja migran yang telah dipulangkan bisa diberikan bantuan presiden
              produktif. Namun pemberian bantuan tersebut sebaiknya dibarengi dengan pendampingan agar
              bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat.

              Netty juga mengusulkan agar pemerintah memperluas program-program berbasis padat karya.
              Hal  ini  sebagai  salah  satu  cara  membuka  lapangan  pekerjaan  di  tengah  pandemi  dan
              memberdayakan masyarakat terdampak pandemi, termasuk pekerja migran yang dipulangkan
              namun belum mendapat pekerjaan.
              "Ini harus bisa diidentifikasi apa yang bisa mereka lakukan dan kembangkan," kata Netty saat
              dihubungi Kontan.co.id, Senin (8/3).

              Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pemerintah perlu
              mendata pekerja migran yang terdampak pandemi. Baik pekerja migran yang akan berangkat,
              namun  belum  terlaksana  karena  pandemi,  PMI  yang  masih  berada  di  luar  negeri,  maupun
              pekerja migran yang telah dipulangkan kembali ke Indonesia.

              Melki  mendorong  Kementerian  Ketenagakerjaan  serta  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
              Indonesia (BP2MI) untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan PMI tersebut. Misalnya, bagi
              PMI yang masih berada di luar negeri, pemerintah harus memberikan kemudahan kepulangan
              PMI atau memantau keberadaan PMI dalam keadaan baik.

              Kemudian, pemerintah perlu juga membantu penempatan PMI yang akan ditempatkan dengan
              tetap memperhatikan kebijakan negara penempatan.

              "Bagi PMI yang sudah pulang ke tanah, pemerintah memberi perhatian dengan memberikan
              mereka kemudahan untuk bekerja di tempat masing-masing," tutur Melki.

































                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87